Senayan – UPD Kota Tangerang Selatan Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Selasa (03/12/2019) di Plaza Barat, Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan. Mengangkat tema “Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul”. HDI digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak terhadap ragam persoalan penyandang disabilitas dan sebagai bagian memperjuangkan tuntutan perlindungan dan pemenuhan hak sahabat disabilitas. Peringatan ini juga tujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang disabilitas dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas.
Dalam Acara tersebut Perwakilan dari UPD Kota Tangerang Selatan mengikuti berbagai kegiatan di HDI 2019 diantaranya adalah sosialisasi perayaan HDI 2019 kepada media massa, kampanye melalui media sosial, Diskusi tentang Isu Disabilitas bersama Mensos dan Menteri Bappenas, serta meramaikan Car Free Day untuk mengajak masyarakat menyaksikan pameran dan acara puncak HDI 2019.
Pada kesempatan tersebut Kementerian Sosial didukung oleh Bappenas juga akan meluncurkan dua Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
PP Nomor 52 Tahun 2019 menegaskan Empat Pilar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, dan Jaminan Sosial.
PP Nomor 70 Tahun 2019 memberikan pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dijabarkan dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD).
RIPD memuat visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, dan target capaian dan memiliki tujuh sasaran strategis, yaitu Pendataan dan Perencanaan yang inklusif; Penyediaan lingkungan tanpa hambatan; Perlindungan hak dan akses politik pada keadilan; Pemberdayaan dan kemandirian ekonomi inklusif; Pendidikan dan keterampilan; dan Akses dan pemerataan layanan kesehatan.
